SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

By Iwan Setia 06 Des 2017, 19:16:49 WIBBerita
SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019en Sintang antara lain:
1.      Memperkuat peran FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH untuk mendeteksi kerawanan pemilu;
2.   Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara Pemda dengan KPUD dan Bawaslu untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dalam semua tahapan Pemilu;
3.    Melakukan sosialisasi aturan pemilu kepada masyarakat, aparat Pemda dan Instansi terkait;
4.    Melakukan monitoring untuk semua tahapan Pemilu;
5.    Mendorong seluruh OPD untuk melaksanakan kewajiban membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu;
6.    Melakukan Pendidikan Politik secara terpadu kepada pemilih agar partisipasi politik masyarakat dapat optimal.
Sementara  itu Fransiskus, SH Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang dalam paparannya menyampaikan tentang peran Bawaslu baik dari tingkat RI, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun pengawas di tingkat KPPS. Mengacu pada Undang-Undang Pemilu memang peran pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara maupun kontestan pemilu menjadi domain utama dari Bawaslu. Selain itu juga beliau juga memaparkan poin-poin kerjasama pengawasan yang dibangun dengan Stakeholder antara lain:
a.    Kerjasama dan Koordinasi;
b.    Sosialisasi;
c.    Partisipasi;
d.    Peringatan Dini;
e.    Publikasi.
Dengan adanya kerjasama pengawasan tersebut beliau mengharapkan output yang akan dihasilkan dalam bentuk pencegahan (berorientasi pada hasil), penindakan berorientasi pada Proses, kewenangan penindakan pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang diatur dalam UU No.7/2017 dan UU No.1/2015 junto UU No. 08/2015 junto UU No.10/2016 yaitu :
a.    Rekomendasi kepada KP